Tim Depkumham ‘Menyepi’

Hukum Online - http://www.hukumonline.com/
Verifikasi ternyata tidak hanya dilakukan terhadap 47 parpol yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan. Di luar itu, tim juga berencana memeriksa ulang parpol yang tidak lolos.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 benar-benar akan menjadi perhelatan penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Begitu pentingnya, segala hal pun dipersiapkan secara serius. Drama tarik-ulur pengesahan RUU Pemilu Legislatif beberapa hari lalu, misalnya dari sudut pandang tertentu, bisa diartikan DPR tidak main-main dalam membentuk undang-undang yang dinanti-nanti kalangan politisi ini. Dalam takaran yang berbeda, keseriusan juga coba ditunjukkan oleh Departemen Hukum dan HAM (Depkumham).

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2008, Depkumham diserahi tugas menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan partai politik (parpol). Fase pendaftaran baru saja berakhir 27 Februari lalu dengan menyisakan 47 parpol yang dinyatakan telah melengkapi persyaratan. Sejak itu, fase verifikasi terhadap parpol yang lolos pun dimulai dengan jangka waktu paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

“Kami targetkan sebelum tanggal 15 April 2008 akan muncul nama-nama partai yang lolos verifikasi,” ujar Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Dephukham Aidir Amin Daud.

Dalam rangka memenuhi memenuhi target tersebut, Tim Verifikasi diboyong ke sebuah komplek peristirahatan atau lazim disebut villa di kawasan Puncak, Jawa Barat. Lokasi persisnya, “Dirahasiakan,” ujar salah seorang staf Media Centre Depkumham menjawab keingintahuan sejumlah wartawan yang hendak meliput proses verifikasi. Demi menjaga kerahasiaan, informasi lokasi dalam undangan peliputan pun hanya tertulis Puncak.

“Tujuannya biar kerja tim fokus, tenang dan tanpa gangguan, khususnya dari parpol,” jelas Aidir. Berdasarkan pengamatan hukumonline, lokasi yang dimaksud ternyata benar-benar dirancang agar sulit dijangkau dan diketahui khalayak umum. Penjagaan di pintu masuk komplek, misalnya, terbilang cukup ketat. Belum lagi, letak villanya yang berjarak sekitar 3 KM dari gerbang dengan jalan berliku-liku.

Dikonsentrasikan di salah satu ruangan, kerja tim yang terdiri dari 30 orang ini terbagi menjadi beberapa tahap. Pertama, anggota Tim baik sendiri maupun berpasangan mengidentifikasi kelengkapan berkas mulai dari SK, fotocopy identitas pengurus, data domisili, surat pernyataan tidak terlibat parpol lain, dan status kantor. “Hingga hari ini (4/3), proses identifikasi sudah berjalan 50%,” ungkap Aidir.

Tahap selanjutnya adalah pengecekan ulang kelengkapan berkas secara acak oleh anggota tim yang berbeda. Setelah itu, kelengkapan berkas yang telah diperiksa dibuatkan tabulasi sebagai dasar rujukan daftar sementara parpol yang lolos seleksi administrasi. Hasil akhir nantinya akan diputuskan melalui rapat koordinasi antara Dirjen AHU dengan perwakilan instansi lain seperti Departemen Dalam Negeri dan juga Dirjen HAKI terkait persoalan nama dan lambang parpol.

Verifikasi ternyata tidak hanya dilakukan terhadap 47 parpol yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan. Di luar itu, tim juga berencana memeriksa ulang parpol yang tidak lolos. Aidir menjelaskan kebijakan yang sebelumnya tidak masuk dalam rencana kerja Tim Verifikasi ini, diambil dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan pada saat penerimaan berkas. “Saya pribadi yakin sih tidak ada, tetapi kita juga jangan terlalu meremehkan segala kemungkinan,” ujarnya.

Pencatutan nama
Terkait lokasi yang dirahasiakan, Aidir mengatakan hal tersebut tidak menjamin akan menjauhkan tim dari gangguan pihak-pihak luar. Apalagi, walaupun terkesan diisolir, anggota tim tidak dikenakan larangan penggunaan alat komunikasi. “Kalau mereka punya HP (telepon genggam, red.) tujuh bagaimana cara mengawasinya,” tukasnya berandai-andai.

Aidir sendiri mengaku beberapa kali pernah dihubungi oleh orang parpol. Namun, dia menegaskan sejauh ini, semua gangguan tersebut berhasil diatasinya. “Saya cukup menjawab bahwa tim bekerja secara profesional,” tuturnya. Sebelumnya, Aidir bahkan sempat dipusingkan dengan pengaduan sejumlah orang parpol yang mengaku pernah ‘diperas’ oleh orang mengaku bernama Aidir. Endang, Sekretaris PDI 73, salah satu korbannya dengan permintaan uang sebesar Rp175 juta.

“Saya sudah klarifikasi kepada setiap korban pemerasan yang melapor, kami tegaskan Depkumham tidak memberlakukan tarif apa-apa kecuali Rp200 ribu untuk biaya PNBP (Peneriman Negara Bukan Pajak, red.),” ujarnya. Sayangnya, walaupun namanya dicatut, Aidir mengatakan enggan menindaklanjuti kasus ini ke proses hukum. Dia yakin pelakunya hanyalah penelepon gelap yang ingin memanfaatkan keadaan. baca selengkapnya..

Partai Baru Didukung Masyarakat

ANTARA - www.antara.co.id

Jakarta (ANTARA News) - Partai-partai politik baru yang menyerahkan berkas kelengkapan sebagai badan hukum ke Departemen Hukum dan HAM berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan mereka yakin akan mendapatkan dukungan masyarakat.

Hingga ditutup pada Rabu malam pukul 24.00 WIB, dari 110 partai yang telah mendaftar, hanya 47 yang menyerahkan berkas untuk verifikasi pembentukan badan hukum partai di Departemen Hukum dan HAM.

Sekjen Partai Peduli Daerah (PPD) Agung Giantoro pada Rabu malam, menjelaskan partainya akan berupaya memperjuangkan kemandirian, keadilan dan kemakmuran daerah. "Karena kalau daerah maju maka negara akan makmur," katanya.

Dengan visi dan misinya tersebut, Agung yakin partainya akan memperoleh dukungan yang kuat di daerah-daerah. "Kami targetkan mencapai tujuh besar perolehan suara," katanya.

Sementara Ketua Umum Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Jackson Andre Kumaat, mengatakan tujuan dibentuknya partai tersebut mengangkat isu otonomi daerah untuk menyejahterakan rakyat.

"Selain itu kami ingin membuat partai untuk mengubah penilaian rakyat yang negatif terhadap partai," katanya setelah menyerahkan berkas kelengkapan..

Sementara Partai Pembaruan Bangsa (PPB) juga optimis lolos verifikasi Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan penetapan berbadan hukum sebagai persiapan mengikuti Pemilu 2009.

Ketua Umum DPP Partai Pembaruan Bangsa Engelina Pattiasina yakin dengan mengusung komitmen pada kesejahteraan rakyat, pelayanan kemanusiaan dan lingkungan hidup partainya akan diterima masyarakat.

Menurut dia, ketiga persoalan itulah yang kini dihadapi rakyat Indonesia dan keberadaan sebuah parpol harus mampu menyerap persoalan

"Dengan itu semua, kita yakin bukan saja lolos verifikasi Depkum dan HAM tetapi juga bisa mengikuti Pemilu 2009 dan meraih suara sebanyak-banyaknya," ujarnya.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) dalam program kerjanya akan mengangkat masalah pertanian yang saat ini kondisinya mengalami penurunan.

"Partai ini akan mengangkat masalah pertanian, sumber daya air, hutan yang saat ini mengalami penurunan," kata Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prof Suhardi.

Penyerahan berkas pada Rabu, diawali oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) Pancasila dengan Ketua Umum Sukmawati Soekarnoputri. Kedatangan Sukmawati dan pengurus partai diterima oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Syamsudin Manan Sinaga.

Partai yang telah menyerahkan berkas diantaranya Partai Buruh, Partai Republiku, PNI Massa Marhaen, PNI Bersatu, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Peduli Rakyat.

Selanjutnya, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garuda, Partai Matahari Bangsa, Partai Pembaruan Bangsa, Partai Bela Negara, dan Partai Parade Nusantara.

Selain itu, Partai Kongres, PNI Pancasila, Partai Demokrasi Indonesia 1973, Partai Keadilan Persatuan, Partai Karya Pembangunan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Karya Perjuangan, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dan Partai Peduli Daerah.

Tiga partai terakhir yang menyerahkan berkas menjelang batas akhir adalah Partai Kerakyatan Nasional (PKN), kemudian Partai Nurani Umat (PNU), dan partai Beringin Muda.

Sekjen PKN, Jemmy Setiawan, menyatakan bahwa partainya adalah partai pemuda yang sebagian besar pengurusnya adalah anak-anak muda.

Menurut Jemmy, PKN akan berjuang demi kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan sebagaimana semboyan yang tertuang dalam lambang partainya "Dari Oleh dan Untuk Rakyat".

"Keadilan harus kita perjuangkan, kalau perlu kita rebut keadilan di negeri ini, hidup rakyat!"

Pada Kamis siang (28/2) menurut rencana, Depkum dan HAM akan mengumumkan nama-nama partai yang telah menyerahkan berkas.

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta mengatakan Depkum dan HAM membutuhkan waktu sedikitnya dua pekan untuk melakukan proses verifikasi administrasi terhadap partai politik.

Verifikasi

"Mudah-mudahan (proses verifikasi) tidak lamalah kan cuma untuk administrasi saja, diharapkan dua minggu ke depan," kata Andi kepada wartawan di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Depkum dan HAM juga menegaskan tidak akan memperpanjang waktu penyerahan kelengkapan persyaratan pendaftaran partai politik untuk menjadi badan hukum.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Depkum dan HAM ham, Aidir Amin Daud di Kantor Depkum dan HAM Jakarta, Rabu.

"Tidak akan diperpanjang, karena ini juga terikat institusi lain yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang segera membuka pendaftaran. Kita tunggu sampai pukul 24.00 WIB," kata Aidir.

Ia mengatakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan partai diminta untuk memverifikasi dirinya sendiri dengan memperoleh keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Kabupaten/Kota dan surat keterangan dari camat setempat. > baca selengkapnya..

Semua Cagubsu “Telanjang”

hariansib.com
Medan (SIB) - Ketua DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Partai Pembaruan Bangsa Edward Sihombing mengingatkan semua pasangan calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada Sumut April mendatang, sebenarnya sudah ‘telanjang’ di mata rakyat. Artinya, apa pun yang mereka upayakan dalam rangka merebut hati masyarakat, tetap tidak bisa menutupi yang mereka lakukan selama ini karena rakyat sudah tahu.
“Seperti kita ketahui, semua calon gubernur itu adalah seorang pemimpin atau mantan pemimpin daerah di Sumut. Jelasnya, tiga sedang menjabat walikota maupun bupati, satu orang mantan bupati/mantan Wagub dan satu lagi mantan Pangdam,” kata Edward kepada wartawan, Minggu (17/2), disela-sela kunjungannya ke Medan dalam rangka persiapan verifikasi Partai Pembaruan Bangsa, yang “dinakhodai” Engelina Pattiasina sebagai Ketua Umum.
Dalam hal ini, menurut Edward, rakyat Sumatera Utara sudah cukup cerdas menilai bagaimana kinerja mereka selama menjabat, apakah memuaskan atau mengecewakan. Sehingga tentu saja, tidak berguna membuat segala janji manis, kalau ternyata saat menjabat jabatan sebelumnya tidak ada berbuat apa-apa demi kesejahteraan rakyat. “Rakyat sudah bisa menilai bagaimana kinerja mereka saat jadi pemimpin. Pro rakyatkah, pro penguasakah atau malah menindas rakyat. Semua catatan baik dan buruk, pasti sudah terekam jelas di hati rakyat,” katanya.“Jadi janganlah bertindak aneh-aneh, bila saat jadi pemimpin atau belum banyak berbuat apa-apa, sekarang saat mau jadi gubernur, sibuk membuat berbagai program baru,” sambung Edward yang juga Koordinator Wilayah Sumatera ini.
Menurutnya, kalau ada program kampanye besar-besaran, ini malah patut dicurigai. Sebab, kalau kampanye itu malah terkesan bual, justeru dikhawatirkan rakyat akan ‘pergi’ meninggalkan Sang Calon. “Karena di jaman serba susah ini, rakyat pasti tidak suka gubernur yang aneh-aneh,” imbuhnya.Saat ditanyakan kemana pilihan Partai Pembaruan Bangsa untuk Pilkada nanti, Edward menegaskan, belum ada, menunggu aspirasi dari kader-kader di kalangan ‘grass root’. Sebab partai ini, katanya, menerapkan sistim ‘bottom up’ dalam arti yang sebenarnya, bukan rekayasa.
“Tapi kita sudah punya acuan soal figure gubernur, yaitu yang punya komitmen terhadap pelayanan kemanusiaan, lingkungan hidup, dan penegakan HAM. Ini merupakan ‘platform; partai kami. Gubernur nanti harus mampu melakukan percepatan pembangunan, khususnya di bidang kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, Sumut akan makin jauh tertinggal,” jelas konsultan yang sudah pengalaman memenangkan pilkada di Jawa maupun luar Jawa ini.
“Partai Pembaruan Bangsa juga yakin, selain sudah cerdas, rakyat Sumut juga serius memilih pemimpinnya. Salah apabila ada yang mengatakan, rakyat di sini tidak sungguh-sungguh memilih gubernurnya,” katanya lagi seraya menambahkan besarnya jumlah partisipasi pemilih nanti, akan menunjukkan seberapa besar kredibilitas pemenangnya. Soal verifikasi, Edward Sihombing menyampaikan, mereka sudah siap menghadapi tahapan-tahapan dimaksud, khususnya di Sumut, “Kami sudah siap diverifikasi administrasi Depkum HAM yang harus masuk tanggal 27 Februari nanti, lalu April mendatang verifikasi factual KPU. Kami sudah terbentuk di 24 provinsi dan di Sumut sudah ada di 20 kabupaten/kota,” paparnya soal kesiapan partai berlambang ‘Pelangi’ yang bermakna keberagaman sebagai partai nasionalis tersebut.
Pada kesempatan itu Edward Sihombing juga memaparkan salah satu program mereka, yaitu pembagian benih jagung hibrida (bibit unggul) kepada seluruh kader dan pengurus partai di 20 kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup DPN Partai Pembaruan Bangsa, sebagai bentuk program partai di bidang ketahanan pangan rakyat.“Mengingat betapa sulitnya rakyat menghadapi lonjakan-lonjakan harga khususnya pangan, maka kami berharap, program ini bisa membantu rakyat, atau setidaknya melindungi kader. Bibit ini dinamakan ‘Benih Jagung Hibrida’ ‘Pembaruan Bangsa’, yang murni perkawinan produk-produk lokal (bukan impor). Bisa menghasilkan 8 ton perhektar, bisa ditanam di lahan basah maupun kering, tahan hama dengan masa tanam hingga panen 95 hari,” jelasnya. “Kami sudah mempersiapkan panen raya di 20 kabupaten/kota di Sumut dan diharapkan, program ini mampu menjadikan Partai Pembaruan Bangsa menjadi partai yang berbeda karakter dengan partai-partai yang sudah ada saat ini,” kata Edward Sihombing. (r9/e)

baca selengkapnya..

Warna-warni di Depkumham

KOMPAS.Com
JAKARTA, RABU -- Memasuki hari terakhir pendaftaran partai-partai baru peserta pemilu 2009, Kantor Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (27/2), tampak lebih ceria. Warna-warni kostum partai yang dikenakan puluhan pendukung masing-masing partai menghiasi halaman depan Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) tempat berlangsungnya pendaftaran partai-partai baru seperti tampak pada sore ini.

Puluhan pendukung dua partai baru yakni Partai Pembaruan Bangsa yang mengenakan kostum partai berwarna biru merah dan pendukung Partai Karya Pembangunan yang mengenakan kostum berwarna biru putih ala Partai Demokrat memenuhi halaman depan kantor Depkumham. Mereka menunggu dengan sabar para pemimpin mereka yang berada di ruang salasar Ditjen AHU untuk mendaftarkan partai mereka sembari berharap partai kesayangan mereka lolos verifikasi guna menjadi badan hukum.

Ami, salah satu pendukung Partai Pembaruan bangsa yang setia menunggu selesainya pendaftaran berharap partainya akan lolos verifikasi.
Hingga pukul 16.30 wib baru 25 partai yang menyerahkan berkas dari ratusan partai yang telah mendaftarkan diri ke Depkumham. Diperkirakan jumlah partai yang mendaftarkan diri akan semakin banyak mengingat hari ini adalah batas terakhir penyerahan berkas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal AHU, Syamsudin Manan Sinaga, mengatakan, hari ini adalah batas akhir penyerahan syarat administratif kelengkapan parpol ke Ditjen AHU Depkumham. Setelah hari ini Depkumham tidak lagi menerima syarat kelengkapan parpol. "Kami membuka sampai tengah malam pukul 24.00 wib. Setelah itu dinyatakan tertutup," ujar Syamsudin.
baca selengkapnya..